Bagi pelaku usaha di Tangerang, pengelolaan PPh 23 dan PPh 26 sering kali menjadi titik rawan dalam kepatuhan perpajakan. Kesalahan kecil dalam menentukan jenis jasa, subjek pajak, atau tarif pemotongan dapat berdampak besar, mulai dari sanksi administrasi hingga koreksi fiskal yang memengaruhi arus kas perusahaan. Dalam konteks tersebut, pendampingan PPh 23 dan 26 Tangerang memiliki peran penting sebagai instrumen mitigasi risiko sekaligus penopang kepatuhan jangka panjang.
Tangerang berkembang sebagai pusat aktivitas industri, perdagangan, dan jasa dengan intensitas transaksi yang tinggi. Pembayaran atas jasa profesional, penggunaan hak cipta, hingga kerja sama lintas negara terjadi secara rutin. Tanpa pemahaman yang memadai, kewajiban pemotongan pajak berpotensi terabaikan atau salah diterapkan, sehingga menempatkan wajib pajak pada posisi yang tidak menguntungkan di hadapan otoritas pajak.
PPh 23 dan 26 dalam Lanskap Bisnis Tangerang
PPh 23 dan PPh 26 merupakan bagian dari sistem withholding tax yang mengalihkan kewajiban awal pemungutan pajak kepada pemberi penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan ini. Pemerintah merancang skema ini untuk memastikan penerimaan negara sekaligus mendorong kepatuhan sejak tahap transaksi.
Di tingkat lokal, pemotongan PPh 23 Tangerang lazim terjadi pada pembayaran jasa teknik, manajemen, konsultan, sewa aset tertentu, dan royalti. Sementara itu, PPh 26 menyasar penghasilan yang mengalir kepada subjek pajak luar negeri. Kombinasi transaksi domestik dan internasional membuat pengelolaan kedua jenis pajak ini tidak selalu sederhana, terutama bagi perusahaan yang sedang berkembang.
Risiko Kepatuhan yang Sering Terabaikan
Banyak wajib pajak menganggap PPh 23 dan 26 sebagai pajak rutin dengan risiko rendah. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Temuan pemeriksaan sering kali berasal dari kesalahan klasifikasi objek pajak. Jasa yang seharusnya dipotong PPh 23, misalnya, kerap dianggap sebagai pembelian barang sehingga luput dari pemotongan.
Selain itu, keterlambatan penyetoran dan pelaporan juga menjadi sumber risiko yang signifikan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sanksi bunga dan denda atas keterlambatan tersebut. Dalam praktik, akumulasi sanksi dapat menambah beban keuangan dan memengaruhi penilaian kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.
Baca Juga : Pendampingan Pemotongan PPh 21 di Tangerang: Agar Gaji dan Pajak Karyawan Selaras
Regulasi Teknis sebagai Fondasi Kepatuhan
Pemahaman atas regulasi teknis menjadi kunci dalam mengelola PPh 23 dan 26 secara benar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 menjadi salah satu rujukan utama yang mengatur jenis jasa lain sebagai objek PPh 23. Regulasi ini memberikan panduan rinci mengenai ruang lingkup jasa yang wajib dipotong pajak.
Untuk PPh 26, perusahaan dapat menyesuaikan tarif standar sebesar 20 persen atas penghasilan bruto apabila Indonesia memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan negara mitra. Wajib pajak hanya dapat menerapkan tarif yang lebih rendah jika wajib pajak luar negeri menyerahkan Certificate of Domicile yang valid. Tanpa dokumen tersebut, pemotongan harus mengikuti tarif domestik.
Pajak atas Jasa dan Royalti dalam Praktik Lokal
Isu pajak atas jasa dan royalti Tangerang tidak hanya menyangkut tarif, tetapi juga waktu terutang dan pihak yang bertanggung jawab melakukan pemotongan. Dalam banyak kontrak bisnis, para pihak tidak selalu memisahkan imbalan secara jelas antara jasa, sewa, dan penggunaan hak tertentu. Kondisi ini menuntut Anda melakukan analisis yang cermat agar memperlakukan setiap komponen sesuai ketentuan pajak yang berlaku.
Ketidakjelasan kontrak merupakan salah satu faktor utama munculnya sengketa pajak. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui penelaahan aspek pajak sejak tahap perencanaan transaksi menjadi praktik yang semakin relevan bagi pelaku usaha di Tangerang.
Nilai Strategis Pendampingan Konsultan Pajak
Pendampingan konsultan pajak berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum perpajakan dan realitas operasional bisnis. Konsultan tidak hanya membantu menghitung dan melaporkan pajak, tetapi juga memberikan perspektif strategis dalam mengelola risiko. Dengan pendampingan yang tepat, perusahaan dapat memahami implikasi pajak dari setiap keputusan bisnis.
Keterlibatan profesional meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela. Di Tangerang, konsultan yang memahami karakteristik industri lokal dan pola pengawasan kantor pajak setempat mampu memberikan solusi yang lebih relevan dan aplikatif.
FAQ Seputar PPh 23 dan 26 di Tangerang
Apakah setiap pembayaran jasa otomatis dikenai PPh 23?
Tidak. Hanya jasa yang secara eksplisit tercantum dalam PMK 141/PMK.03/2015 yang menjadi objek pemotongan.
Kapan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh 23 dan 26?
Pajak harus disetor paling lambat tanggal 10 dan dilaporkan melalui SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Apa konsekuensi salah menerapkan tarif PPh 26?
Kesalahan tarif dapat menimbulkan kekurangan bayar dan sanksi administrasi jika tarif tax treaty diterapkan tanpa dasar yang sah.
Apakah usaha skala kecil juga memiliki kewajiban memotong PPh 23?
Ya, sepanjang memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak dan melakukan pembayaran atas objek pajak tersebut.
Mengapa pendampingan konsultan penting sejak awal transaksi?
Karena pencegahan lebih efisien dibandingkan perbaikan setelah muncul temuan atau sengketa.
Kesimpulan: Kepastian Pajak untuk Bisnis yang Berkelanjutan
Pengelolaan PPh 23 dan 26 menuntut ketelitian, pemahaman regulasi, dan kesadaran risiko, terutama di wilayah Tangerang dengan intensitas transaksi yang tinggi. Kepatuhan bukan sekadar kewajiban formal, melainkan fondasi bagi keberlanjutan usaha. Pendampingan yang tepat membantu wajib pajak menavigasi kompleksitas aturan dengan lebih percaya diri. Hubungi Kami untuk memperoleh pendampingan PPh 23 dan 26 secara aman, akurat, dan sesuai ketentuan.
