Banyak perusahaan baru memikirkan tax treaty Indonesia setelah transaksi berjalan. Padahal, keputusan pajak yang paling aman justru muncul sebelum perusahaan menandatangani kontrak, menerima invoice, atau mentransfer dana ke pihak luar negeri. Dalam transaksi lintas negara, satu pembayaran sederhana bisa memunculkan konsekuensi PPh Pasal 26, kewajiban dokumen, hingga risiko koreksi saat pemeriksaan pajak.
Dalam sistem pajak Indonesia, tax treaty merujuk pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. DJP menjelaskan bahwa P3B merupakan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah pajak berganda serta pengelakan pajak. P3B juga dapat memberi manfaat berupa tarif pajak lebih rendah atau pengecualian pajak di negara sumber.
Transaksi Luar Negeri Selalu Perlu Dibaca dari Sisi Pajak
Perusahaan sering melihat pembayaran luar negeri sebagai kebutuhan bisnis biasa. Contohnya, perusahaan membayar biaya lisensi merek, langganan perangkat lunak, bunga pinjaman, jasa konsultan asing, dividen kepada pemegang saham luar negeri, atau royalti kepada pemilik hak kekayaan intelektual.
Namun, tim pajak perlu membaca transaksi tersebut dari sudut yang berbeda. Siapa penerima penghasilan? Negara mana yang menjadi domisilinya? Apa jenis penghasilannya? Apakah Indonesia memiliki P3B dengan negara tersebut? Apakah penerima penghasilan memiliki dokumen domisili pajak yang valid?
Pertanyaan ini penting karena PPh Pasal 26 dapat muncul atas penghasilan dari Indonesia yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri. DJP menjelaskan bahwa pihak pemotong dapat memakai tarif tax treaty jika syaratnya terpenuhi. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, tarif PPh Pasal 26 menjadi 20%.
Tax Treaty Indonesia Tidak Sama dengan Diskon Pajak Otomatis
Banyak bisnis keliru memahami P3B sebagai “diskon pajak” untuk semua transaksi luar negeri. Cara berpikir ini berbahaya. P3B memang dapat menurunkan beban pajak, tetapi perusahaan harus membuktikan hak penerima penghasilan untuk memakai manfaat tersebut.
Indonesia memiliki daftar tarif tax treaty yang berbeda untuk setiap negara mitra. DJP memuat tarif P3B untuk beberapa kategori penghasilan, termasuk branch profit tax, dividen, bunga, dan royalti. Artinya, perusahaan tidak bisa memakai tarif yang sama untuk semua negara atau semua jenis pembayaran.
Sebagai contoh, pembayaran royalti kepada perusahaan di satu negara bisa memiliki tarif P3B berbeda dengan pembayaran bunga kepada perusahaan di negara lain. Bahkan, transaksi dengan negara yang sama juga bisa menghasilkan perlakuan pajak berbeda jika jenis penghasilannya berubah.
Mulai dari Kontrak, Bukan dari Bukti Potong
Perusahaan sebaiknya tidak menunggu akhir bulan untuk menentukan perlakuan PPh Pasal 26. Analisis P3B perlu masuk sejak tahap penyusunan kontrak. Dengan begitu, perusahaan dapat mengatur klausul pajak, nilai pembayaran, kewajiban dokumen, dan tanggung jawab pemotongan secara lebih jelas.
Misalnya, perusahaan Indonesia ingin memakai jasa konsultan teknologi dari luar negeri. Tim bisnis mungkin hanya fokus pada ruang lingkup pekerjaan dan harga. Namun, tim pajak perlu menilai apakah pembayaran tersebut masuk kategori jasa, royalti, atau bentuk penghasilan lain.
Jika kontrak tidak menjelaskan substansi transaksi dengan baik, perusahaan bisa kesulitan menentukan pasal P3B yang tepat. Masalah ini sering muncul ketika dokumen komersial memakai istilah umum seperti service fee, tetapi isi pekerjaan sebenarnya berkaitan dengan penggunaan hak, sistem, metode, atau lisensi tertentu.
Formulir DGT Menjadi Titik Kontrol Penting
PMK 112 Tahun 2025 menempatkan Formulir DGT sebagai instrumen penting dalam penerapan P3B oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Aturan tersebut mensyaratkan WPLN untuk menyampaikan Formulir DGT kepada pemotong atau pemungut pajak agar pemotongan PPh dapat mengikuti ketentuan P3B.
PMK tersebut juga mensyaratkan WPLN untuk menyatakan bahwa mereka bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia, merupakan penduduk negara mitra P3B untuk tujuan perpajakan, dan tidak menyalahgunakan P3B. Selain itu, Formulir DGT harus benar, lengkap, jelas, bertanda tangan, mendapat pengesahan pejabat berwenang, dan berlaku sesuai periode yang tercantum. Periode Formulir DGT paling lama 12 bulan.
Dalam praktik, perusahaan perlu meminta dokumen ini sebelum pembayaran. Jika tim pajak baru mengejar Formulir DGT setelah transaksi berjalan, perusahaan bisa menghadapi risiko administratif dan kesulitan pembuktian.
Substansi Ekonomi Lebih Penting dari Nama Entitas
P3B tidak hanya menilai domisili formal. Otoritas pajak juga dapat melihat substansi ekonomi dari penerima penghasilan. PMK 112 Tahun 2025 memuat beberapa indikator, seperti keberadaan substansi ekonomi, kesesuaian bentuk hukum dengan substansi, kegiatan usaha yang dikelola sendiri, aset dan pegawai yang memadai, serta status penerima sebagai beneficial owner.
Poin ini sering menjadi area rawan. Misalnya, perusahaan luar negeri menerima royalti dari Indonesia, tetapi perusahaan tersebut hanya meneruskan dana kepada entitas lain. Dalam kondisi seperti itu, otoritas pajak dapat mempertanyakan apakah penerima pertama benar-benar menikmati manfaat ekonomi.
Karena itu, perusahaan perlu melihat struktur transaksi secara utuh. Jangan hanya mengecek negara domisili. Periksa juga fungsi bisnis, aset, pegawai, risiko ekonomi, dan alasan komersial dari struktur pembayaran.
Checklist Singkat Sebelum Menerapkan P3B
Sebelum memakai manfaat P3B, perusahaan dapat memakai daftar pemeriksaan berikut:
- Pastikan penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri.
- Cek apakah negara penerima memiliki P3B dengan Indonesia.
- Tentukan jenis penghasilan secara tepat.
- Bandingkan tarif domestik dengan tarif P3B.
- Minta Formulir DGT atau dokumen domisili sejak awal.
- Uji apakah penerima merupakan beneficial owner.
- Simpan kontrak, invoice, bukti pembayaran, dan analisis pajak.
- Pastikan tim pajak membuat bukti potong dan pelaporan sesuai ketentuan.
Checklist ini membantu perusahaan membangun posisi yang lebih kuat. Saat otoritas pajak meminta penjelasan, perusahaan memiliki dasar analisis yang jelas.
FAQ tentang Tax Treaty Indonesia
P3B membantu mencegah pajak berganda dan dapat memberi tarif pajak lebih rendah jika penerima penghasilan memenuhi syarat.
Tidak. Perusahaan harus memeriksa negara mitra, jenis penghasilan, dokumen domisili, dan substansi penerima penghasilan.
Perusahaan sebaiknya meminta Formulir DGT sebelum melakukan pembayaran agar tim pajak dapat menentukan tarif dengan tepat.
Perusahaan dapat menghadapi koreksi PPh Pasal 26, sanksi administrasi, dan sengketa pajak.
Konsep ini membantu memastikan bahwa penerima penghasilan benar-benar menikmati manfaat ekonomi, bukan hanya menjadi perantara.
Penutup: P3B Harus Masuk dalam Prosedur Bisnis
Tax treaty Indonesia bukan sekadar referensi tarif. Perusahaan perlu menjadikannya bagian dari prosedur bisnis, terutama saat berhubungan dengan vendor, kreditur, pemegang saham, atau pemilik hak dari luar negeri.
Jika perusahaan membaca P3B sejak awal, tim pajak dapat mengurangi risiko salah potong, memperkuat dokumentasi, dan menjaga kepatuhan. Langkah ini juga membantu manajemen mengambil keputusan bisnis dengan dasar pajak yang lebih jelas.
Ingin meninjau transaksi luar negeri perusahaan Anda sebelum pembayaran berjalan? Diskusikan kebutuhan pajak internasional Anda bersama tim profesional agar penerapan P3B, Formulir DGT, dan PPh Pasal 26 dapat tersusun lebih aman sejak awal.
